Program training yang akan berjalan 3 bulan tersebut diikuti oleh 23 pejabat kepolisian dari 13 negara di Asia-Pasifik. Negara yang ikut ambil bagian adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Singapura, Hongkong, RRT, Korsel, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Kamboja.

Menurut Downer, keberadaan JCLEC penting untuk membantu training dan penegakan hukum terhadap para pelaku teror. Kejadian bom Bali I yang banyak menewaskan warga Australia dan Inggris menjadi alasan kedua negara tersebut ikut membiayai program JCLEC. Ia menambahkan, hal lain yang tak kalah penting adalah public support. “Tentang masalah ini Indonesia sudah cukup baik seperti halnya yang telah dilakukan negara lain,” ujarnya. Selanjutnya, manajemen dan leadership juga penting terutama untuk menyelesaikan masalah tersebut secara jangka panjang.

Sementara Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, keberadaan JCLEC yang didirikan sejak Juli 2004 sangat penting untuk melakukan tindakan kontra terorisme. Pembuatan pusat pelatihan tersebut dilatarbelakangi maraknya aksi terorisme transnasional seperti bom Bali. “Sejak didirikan, JCLEC mengalami pertumbuhan yang pesat baik dalam segi fasilitas maupun pelatihannya,” terangnya.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara polisi di Asia Pasifik, diharapkan kapabilitas dan kapasitas polisi untuk menangani tindakan kontra terorisme dapat meningkat. “Harapannya, bukan hanya dapat meredam bahaya terorisme tapi juga mengurangi terorisme di masyarakat,” jelas dia. menurut Hassan, penyelenggaraan JCLEC bukan hanya untuk menghancurkan terorisme namun juga untuk menangani kejahatan transnasional yang lain seperti penyalahgunaan narkoba dan money laundry. “Program kepemimpinan ini diharapkan dapat bekerja efektif setidaknya untuk 15 tahun ke depan,” paparnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, para duta besar dari negara sahabat, serta beberapa pejabat polisi federal Australia. Pelatihan langsung dimulai sejak kemarin dan akan berjalan selama 3 bulan ke depan.(ric).